Liputankutim.id-Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian serius, terutama di kalangan lulusan pendidikan kejuruan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.
Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, menyampaikan bahwa pada November 2025, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK mencapai 9,51 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh kelompok pendidikan yang ada di wilayah tersebut.
“Pada November 2025, TPT lulusan SMK tercatat paling tinggi, yakni 9,51 persen,” ujarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendidikan kejuruan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, kenyataannya lulusan SMK masih menghadapi tantangan besar dalam memasuki dunia kerja. Hal ini menjadi perhatian karena kelompok usia lulusan SMK umumnya berada dalam usia produktif yang seharusnya dapat terserap dengan cepat di pasar kerja.
Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2025, tingkat pengangguran pada lulusan SMK mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 1,79 persen poin hanya dalam beberapa bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di kalangan lulusan kejuruan belum menunjukkan perbaikan, bahkan cenderung meningkat.
Tidak hanya lulusan SMK, kelompok pendidikan diploma ke atas juga mengalami kenaikan tingkat pengangguran, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kenaikan pada kelompok ini tercatat sebesar 0,03 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penyerapan tenaga kerja tidak hanya dialami oleh lulusan menengah, tetapi juga lulusan pendidikan tinggi.
Di sisi lain, terdapat beberapa kelompok pendidikan yang justru menunjukkan tren positif. Lulusan SMA, misalnya, mengalami penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,6 persen poin dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja untuk lulusan SMA, baik di sektor formal maupun informal.
Sementara itu, kelompok dengan tingkat pengangguran terendah justru berasal dari pendidikan SD ke bawah. Data menunjukkan bahwa TPT pada kelompok ini hanya sebesar 2,32 persen. Kondisi ini sering kali terjadi karena kelompok berpendidikan rendah cenderung lebih fleksibel dalam menerima pekerjaan, terutama di sektor informal yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendidikan kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja. Secara konsep, SMK dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Beberapa faktor diduga menjadi penyebab tingginya pengangguran lulusan SMK. Salah satunya adalah kurangnya kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan perkembangan industri. Perubahan teknologi yang cepat membuat beberapa keterampilan yang diajarkan di sekolah menjadi kurang relevan dengan kebutuhan saat ini.
Selain itu, minimnya pengalaman kerja juga menjadi kendala. Banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman dibandingkan lulusan baru. Hal ini membuat lulusan SMK harus bersaing lebih ketat untuk mendapatkan pekerjaan.
Persaingan di pasar kerja yang semakin tinggi juga turut memengaruhi kondisi ini. Jumlah lulusan yang terus bertambah tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Akibatnya, sebagian lulusan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan SMK. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama antara dunia pendidikan dan industri. Melalui kolaborasi ini, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan yang lebih relevan.
Program magang dan praktik kerja lapangan juga perlu diperkuat. Dengan adanya pengalaman kerja sejak masih di bangku sekolah, lulusan diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik saat memasuki dunia kerja. Selain itu, pelatihan tambahan yang berbasis kebutuhan industri juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah ini. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor industri lokal menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
Jika tidak ditangani dengan baik, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan muda dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Data ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada proses belajar di sekolah, tetapi juga harus mampu menjembatani lulusan dengan dunia kerja. Tanpa adanya kesesuaian antara keduanya, maka tantangan pengangguran akan terus menjadi persoalan yang sulit diselesaikan.
Dengan adanya perhatian dan langkah konkret dari berbagai pihak, diharapkan tingkat pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK, dapat ditekan. Hal ini penting agar potensi tenaga kerja muda dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional.